Tag

Sebelum melakukan Kritik Terhadap Konsep Pelasanaan Kekuasaan dari Demokrasi Nasionalisme , maka terlebih dahulu perlu memahami standart atau acuan dari hakekat demokrasi atau azas azas demokrasi.

Sehingga, dengan demikian nantinya kita bisa menganalisa dan menilai apakah pelaksanaan kekuasaan oleh Demokasi Nasionalisme sesuai dengan Hakekat Demokrasi itu sendiri ataukah belum.

Secara umum, Azas azas Demokrasi yang menjadi pijakan disini adalah :

  • Persamaan Hak

Karena setiap orang memiliki potensi dasar yang sama maka tentu saja semua orang berhak untuk mengajukan diri dan dipilih sebagai penguasa. Masing-masing orang diberi kesempatan yang sama, tidak ada pembedaan siapa-siapa saja yang berhak maupun yang tidak berhak. Setiap orang juga kemudian memiliki kewajiban untuk menjalankan kekuasaan dan mempertanggungjawbkan kekuasaannya sebab dengan sifat-sifat kemanusiaannya dirinya layak untuk dinilai. Tidak seperti pemahaman kaum monarki yang melekatkan sifat-sifat ketuhanan dalam diri penguasa sehingga tidak perlu dilakukan penilaian terhadap penguasa karena kekuasaannya yang mutlak berasal dari dirinya sendiri, sedangkan dalam demokrasi kekusaan tidak mutlak akan tetapi diberikan kepada yang pantas dan layak untuk menjadi penguasa. Sehingga penilaian terhadap penguasa merupakan implikasi dari dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dipikul seorang penguasa dikarenakan dirinya hanyalah manusia biasa, sama seperti manusia yang selainnya.

  • Kompetisi

Dengan melekatkan sifat bahwa setiap orang sama-sama memiliki hak untuk dipilih untuk menjadi penguasa, sedangkan jabatan seorang penguasa hanya disandang oleh satu orang saja maka akan terjadi persaingan untuk memperebutkan siapakah yang lebih layak untuk menjadi penguasa. Maka pada setiap orang yang berkeinginan untuk menjadi penguasa berkesempatan untuk melakukan kompetisi untuk menjadi seorang penguasa.

Oleh karena itu dalam demokrasi juga diperlukan sistem kompetisi yang adil agar yang menjadi seorang penguasa benar-benar mampu melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan permasalahan masyarakat dan kemampuan pemecahannya. Untuk memastikan hal tersebut, pada pemilihan penguasa tingkat negara hingga tingkat negara diselenggarakan sebuah sistem yang dapat mencari siapa yang berhak untuk menjadi penguasa, dimana terdapat pesertanya, juri penilainya serta sistem penilaian yang fair, adil dan terbuka.

  • Partisipasi rakyat

Karena sebuah negara didirikan untuk melakukan pengaturan agar tercipta kebaikan bersama dan mengarah pada tujuan cita-citanya, rakyat sebagai yang menjadi obyek pengaturan berhak menentukan siapa saja yang berhak diberikan legitimasi untuk melakukan pengaturan, dan juga sebagai subyek pengatur rakyat berhak mengajukan diri dan berpartisipasi dalam kompetisi dalam perebutan meraih kekuasaan dalam rangka pengaturan di masyarakat. Sehingga mutlak diperlukan keterlibatan dari rakyat dalam rangka pemilihan dan pelaksanaan kekuasaan.

  • Kebebasan memilih

Seseorang penguasa dalam menjalankan kekuasaannya diperlukan ketaatan dari rakyatnya, karena penguasa dianggap yang memiliki kemampuan membawa pada cita-cita bersama. Ketaatan tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa penguasa tersebut benar-benar memiliki kemampuan tersebut. Bentuk ketaatan tersebut ditunjukkan saat dirinya memberikan legitimasi dan kewenangannya pada penguasa tersebut pada saat pemilihan penguasa. Pada saat pemilihan penguasa tersebut tidak hanya sekedar disadari oleh rakyat begitu saja, tetapi juga rakyat memiliki pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa penguasa yang dipilihnya tersebut benar-benar mewakili aspirasi dirinya. Oleh karena itu seorang pemilih juga harus memiliki kebebasan dalam memilih siapa yang layak untuk menjadi seorang penguasa.

Maka, dari keempat Azas Tersebut , disini kita coba untuk mengkritik bagaimana bentuk bentuk dari pelaksanaan Pemerintahan oleh Demokrasi Nasionalisme, apakah Sudah sesuai dengan Hakekat Demokrasi ataukah justru sebaliknya.

Secara umum sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bentuk bentuk dari pelaksaan Pemerintahan yang diterapkan oleh Demokrasi Nasionalisme adalag sebagai berikut :

  1. a.      bentuk negara

Negara Kesatuan à orientasinya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi tanah air

  1. b.      sistem kepartaian

tidak banyak partai yang berkembang

asas partai dibatasi, disesuaikan dengan asas kebangsaan à untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa

  1. c.       bentuk pemerintahan

Bisa sistem presidensil ataupun juga bisa parlementer

Presidensil à sebagai figur pemersatu

Parlementer à aspirasi semua golongan, merangkul semua pihak

  1. d.      pembagian kewenangan

legislatif

eksekutif

yudikatif

supaya tidak terpecah-belah, maka pihak eksekutif memiliki kekuasaan lebih banyak supaya mempunyai kewenangan yang lebih banyak demi menjaga kesatuan dan persatuan

  1. e.      pembatasan wewenang

sentralistik

                Kritik Pelaksanaan Pemerintahan:

  1. a.      Terhadap Bentuk Negara

Secara umum, bentuk Negara kesatuan yang hendak dibangun oleh Demokrasi Nasionalisme adalah berorentasi pada perwujudan Ideologi Kebangsaan, dimana seluruh elemen masyarakat, bangsa , dan Negara bagaimana dilebur menjadi satu hingga menjadi satu dan bersatu. Karena Ideologisasi yang dibangun adalah membentuk satu kesatuan dan menjunjung tinggi kebangsaannya, menjadi bangsa yang paling unggul dari bangsa selainnya.

Menurut Pendapat Penulis, hal ini bisa berbentuk dua hal, Negara Kesatuan tersebut berpotensi tetap menegakkan demokrasi namun bisa juga tidak demokrasi, hal ini karena Negara kesatuan akan memberikan potensi Pengekangan terhadap Kebebasan memilih  serta persamaan hak, karena dengan Negara Kesatuan itu berarti Pemerintah daerah secara terpusat harus mengikuti Kemauan Kemauan dan kebijakan Pemerintah Pusat, karena tiap tiap daerah tentu akan berbeda beda secara Kondisinya (baik sdm maupun sdanya), sehingga jika mereka harus dipaksa disetarakan semua secara pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat, maka hal ini justru tidak akan adil, atau secara persamaan haknya tidak sama karena mereka memiliki potensi daerah yang berbeda beda. Hal ini akan berdampak pada Hilangnya Nilai nilai Demokrasi apabila Negara tersebut terdiri atas berbagai macam Suku Bangsa (tdk hanya satu, tetapi terdiri atas banyak bangsu namun mereka dipaksa bersatu menjadi satu identitas bangsa). Namun, tidak akan menjadi masalah jika Negara tersebut hanya terdiri atas satu bangsa dan secara kedaerahan kecenderungan tidak ada perbedaan yang mencolok. Maka dengan demikian, Aspirasi rakyat tentu tidak akan benyak perbedaan karena mereka secara karakteristik sama, baik dari segi kebangsaannnya maupun kondiisi kedaerahannya.

Kesimpulan umum penulis disini, Bentuk Negara Kesatuan tentu tidaklah dapat dijadikan Acuan/ Standart mutlak apabila hendak mewujudkan Demokrasi Yang sebenarnya (sesuai azas azasnya), karena setiap Kedaerahan dan Kesukuan yang berbeda beda tidaklah bisa dipaksakan begitu saja demi mewujudkan kesatuan , karena apabila demikian, maka aspirasi rakyat vakan terbelenggu, karena mereka tidak memiliki hal yang mutlak untuk mewujudkan kemakmuran hidupnya.

  1. b.      Terhadap system Kepartaian.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa System Kepartaian yang mungkin dibangun oleh Demokrasi Nasionalisme adalah system Satu Partai, paling maksimal mungkin adalah dua sampai tiga Partai, hal ini karena untuk menjaga Persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara , karena dengan banyaknya Partai maka akan benyak Ideologi yang berkembang dan akan banyak Kepentingan Politik didalam Pemerintahan. Dan Untuk Mengecilkan Jumlah Partai maka tentunya Penguasa akan melakukan Pembatasan Azas Azas Kepartaian dalam aturan Pebentukan Partai Politik. Atau dengan kata lain Penguasa akan Memberlakukan Azas Tunggal dalam Politik. Sehingga tidak akan pernah ada berdirinya Partai Politik selain dengan azas Kebangsaan.

Kritik Penulis disini adalah sudah jelas, dengan pembekuan Azas Partai Politik yang boleh berdiri, maka jelas ini sudah bertentangan dengan Azas Azas Demokrasi, yaitu mulai dari Azas Persamaan hak, Kompetisi, serta kebebasan memilih. Dengan memberlakukan pembatasan Azas (Ideologi Partai), maka Penguasa telah mengekang hak hak Politik baik mereka yang hendak mengaktualisasikan nilai nilai, keyakinan, sertya ideology mereka. Selain itu kebebasan memilih Rakyat juga telah terbelenggu karena Penguasa yang telah mengurung alternative alternative pilihan Politik yang seharusnya juga ikut berkompetisi secara fair dalam pentas Politik. Maka apabila yang terjadi demikian, maka Penguasa pada tahap berikutnya akan mengarah pada Absolutisme , dimana Pemerintahan hanya akan dikuasai oleh segelintir orang dengan Ideologi Kebangsaan yang mengekang ruang ruang demokrasi dengan menutup jalur Kompetisi secara adil dan kebebasan serta hak hak Politik Masyarakatnya.

  1. c.       Terhadap system Pemerintahan

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa baik dengan system Presidnesial maupun Parlementer, demokrasi nasionalisme sama sama operable diterapkan dengan kedua system tersebut.

Namun, yang menjadi masalah apabila Pmerintahan didominasi olehs atau Partai, karena system Pemerintahan dan system kepartaian sangat amat berkaitan, ia tidak bisa dipisahkan atau berdiri sendiri sendiri. Dengan satu atau dua Partai dominan dengan satu warna Ideologi, maka hal ini jelas bertentangan dengan Azas Azas sebagaimana dijelaskan sebelumnya (Pembatasan Persamaan hak, kompetisi, dan kebebasan).

Dan dampak lebih lanjut adalah, Pemerintahan akan sangat kuat dan mengarah pada Absolutisme. Apabila dengan Parlementer, maka Parlemen akan kuat dan menutup rapat rapat peluang partai atau ideology lain untuk duduk di lebislatif, dan Presiden hanya akan menjadi Boneka bagi para elite elite Politik diparlemen. Apabila dengan Presidensial, maka kekuasaan Presiden akan semakin kuat dan Abolut, dan DPR hanya akan menjadi Boneka – boneka Presiden, karena mereka hanya akan terus meng”iya”kana apa apa yang menjadi kebijakan dan keputusan Presiden.

Maka, sebagaimana banyak disampaikan oleh ahli Politik bahwa Kekuasaan itu cenderung Korup, maka Pemerintahan yang semacam ini hanya akan menimbulkan absolutism kekuasaan dan kecenderungan untuk menjadi dictator dan otoriter sangatlah kuat.

Maka, kesimpulan singkatnya adalah System Kepartaian dan Pemerintahan dalam Demokrasi Nasionalisme hakekatnya adalah buknlah Demokrasi atau mereka hanya menerapkan Demokrasi yang semu.

  1. d.      Terhadap Pembagian Kekuasaan.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa demi menjaga Persatuan dan kesatuan, maka kekuasaan tidak dengan mutlak dipisahkan (separation of power), tetapi kekuasaan hanya dibagi bagikan (distribution of power), dimana disini dititik beratkan pada kekuasaan Presiden, artinya Presiden juga memiliki kekuasan legislasi, bahkan yudikatif. Maka hal ini akan berdampak pada kuatnya Kekuasaan Presiden, hal ini bertujuan agar Presiden dengan mudah mencapai dan menciptakan persatuan dan kesatuan di segala lini Negaranya.

Menurut analisa Penulis, disini terdapat penyimpangan terhadap Azas atau Prinsip demokrasi, karena dengan kuatnya Kekuasaan Presiden yang tidak memiliki keseimbangan dengan kekuatan Badan Legislatif, maka hal ini bertentangan dengan Prinsip aspirasi/ partisipasi rakyat. Hal ini dikarenakan  Legislatif sebagai Lembaga Penyampai Aspirasi rakyat hanya akan dikebiri oleh Presiden. Dengan Presiden memiliki kekuasaan Lagislasi, maka itu artinya Setiap kebijakan serta undang undang yang dirumuskan oleh Negara bukan tidak mungkin hanya akan berisi kepentingan kepentingan penguasa, apalagi jika didukung dengan Kekuatan Politik Penguasa pemerintahan, maka Legislatif tidak akan efektif didalam menyalurkan Aspirasi aspirasi rakyat. Sekeras apapun rakyat berteriak menyampaikan keinginan keinginan serta aspirasi rakyatnya, maka Penguasa tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kepentingannya. Maka dengan demikian, pemerintahan yang berjalan adalah Pemerintahan tanpa adanya aspirasi rakyat.

Maka, hal ini jelas menunjukkan bahwa Pembagian Kekuasaan yang mungkin terbentuk didalam Demokrasi Nasionalisme secara Prinsip Bertentangan dengan azas Demokrasi, maka hal itu sama dengan Kekuasaan yang ada Hakekatnya bukanlah demokrasi yang sebenarnya, melainkan Demokrasi yang semu.

  1. e.      Terhadap Pembatasan wewenang.

Hal ini sangat berkaitan dengan Bentuk Negara yang dibangun, yaitu sebagai Negara Kesatuan karena Nasionalisme hendak mewujudkan Persatuan dan kesatuan, sehingga sudah harga mati bahwa Kesatuan haruslah terbentuk. Maka, secara otomatis wewenang kekuasaan haruslah bersifat Sentralisasi, artinya setiap kebijakan Pemerintah haruslah terpusat oleh Penguasa dipusat, setiap daerah tidak memiliki kewenangan untuk meutuskan kebijakan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerahnya sendiri.

Secara Kritiknya, sudah disampaikan oleh Penulis pada sub bab a tentang bentuk Negara kesatuan, sehingga tidak perlu disampaikan lagi.

About these ads