SEJARAH KOMUNISME DI INDONESIA

 

Versi resmi pemerintah Hindia Belanda dan juga Pemerintah Indonesai saat ini menyebut bahwa Revolusi 1926 atau Pemberontakan tahun 1926 adalah pemberontakan komunis. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pemberontakan ini perlu dijelaskan kehadiran komunisme di Indonesia dan kaitan dengan revolusi tersebut ( sejarah lahirnya komunis sampai melakukan pemberontakan tersebut )

  1. 1. Kondisi di Indonesia secara Umum
  2. 2. Masuknya Komunis di Indonesia
  3. 3. Perkembangan Komunis di Banten & sumatera ( tempat terjadinya pemberontakan 1926 atau yang lebih dikenal dengan Revolusi 1926 )

 

Kondisi Di Indonesia

Kaum petani menderita akibat penjajahan Belanda dalam banyak segi, yang pertama dan paling berat adalah mereka menedita akibat diterapkannya bentuk perpajakan. Ironisnya, beban pajak menjadi lebih berat pada zaman diterapkannya kebijakan “etis” (liberal), yang diadopsi oleh administrasi kolonial pada pergantian abad ke-20, ketika dibangun infrastruktur yang dibiayi pajak. Kebijakan tanam paksa yang mengharuskan petani menanam tanaman keras merupakan beban lain yang ditanggung petani dan memusnahkan kebebasan petani (kebijakan ini kemudian dihapuskan). Sewaktu itu petani terpaksa menjadikan sepertiga sampai setengah tanah mereka tersedia untuk dipakai perkebunan gula. Karena dipaksa bayar pajak, makin banyak tanah dipakai, dan petani makin terpuruk dalam kemiskinan dan makin tergantung pada sistem kapitalis.

Borjuasi kecil pribumi di perkotaan sangat lemah, sebagian besarnya pedagang (banyak keturunan Tionghoa), dan bagian kecil pegawai. Tanpa industri yang berkembang, kaum buruh kecil sekali. Buruh terpusat di sektor pemerintahan dan transportasi yang dimiliki oleh swasta, yaitu kereta api dan trem.

Dengan tidak adanya oposisi politik yang berarti sebelum perang dunia pertama, kekuasaan Belanda sempat bertindak agak liberal, tetapi bersifat paternalistik, meskipun kebebasan pers dan berorganisasi senantiasa tidak mutlak. Ketika perjuangan mulai timbul di kaum petani, buruh dan kelas menengah, segala kebebasan ini langsung dicabut.
Kemelaratan dan represi politik, hanya dibungkus oleh tabir toleransi liberal yang tipis, merupakan ciri utama rakyat Indonesia pada tahun-tahun awal abad ini. Hampir seluruh rakyat buta huruf, dan berbagai penyakit tersebar luas mayoritas rakyat berada di bawah pengaruh kuat agama (Islam) dan kebudayaan tradisionil. Feodalisme yang ada sebelum penjajahan diidolakan. Bersamaan dengan itu kapitalisme dan pengalaman pejuangan kelas mulai merubah sikap kaum muda, dan khususnya kaum buruh. [1]

Pendidikan modern mengajarkan kelas menengah untuk mempersoalkan kekuasaan Belanda Tetapi untuk merekrut anggota sebanyak mungkin ke dalam suatu organisasi ternyata relatif tidak semudah yang diperkirakan. Walaupun minimal secara teori memihak jelata, tetapi bagaimanapun juga komunisme masih terkesan asing karena berasal dari Barat, tepatnya oleh dua orang Jerman yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Ini mungkin sulit dicerna oleh bangsa Indonesia yang berbangsa dan bernorma Timur, minimal pada saat itu.

Indonesia adalah negara agraris. Jauh sebelum bangsa ini merdeka, sumber daya pertanian selalu menjadi komoditas utama. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri apabila dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani.[2]Mengenai klasifikasi sosial petani, menurut keadaan pertanian di Jawa dapat dibedakan menjadi beberapa kelas sosial, yakni Petani Kaya, Petani Sedang, Petani Miskin, dan Buruh Tani[3].  Laporan Dr. J. W. Meyer Rannet tahun 1925 tentang kemakmuran rakyat yang diambil dari penyelidikan di sejumlah daerah di Jawa, melihat petani berdasarkan penghasilan penduduk menurut pembagian golongan pekerjaan. Data itu melaporkan bahwa golongan petani tak bertanah berjumlah 37,8% dari seluruh penduduk. Dan bila dijumlahkan dengan penduduk miskin, maka jumlahnya menjadi 65% dari seluruh penduduk desa.

Perjuangan di Indonesia pada waktu itu lebih banyak melalui pendekatan politik, banyak berdiri organsiasi – organisasi kepemudaan yang memperjuangkan nasib rakyat melalui politik, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dsb. Banyak organisasi islam dan nasionalis. Pemimpin yang terkenal pada waktu itu adalah pemimpin nasionalis. Tetapi walaupun banyak organisasi yang berdiri ternyata tidak banyak memberikan kontribusi yang bersifat langsung terhadap kondisi rakyat pada saat itu. Nasib rakyat tidak kunjung berubah.

 

Masuknya KOmunis ke Indonesia

  • Berdirinya ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging)

Faham komunis masuk ke Indonesia oleh HFJ Sneevliet (1883-1942) tahun 1913[4]. Sebagaimana di negeri-negeri lain, yang tertarik pada faham komunis umumnya adalah kaum jelata karena memang faham ini konon untuk membela kaum jelata dan menjadikan kaum elit sebagai musuh. Adapun basis pendukungnya adalah buruh dan tani. Di Indonesia, jelas faham komunis mendapat lahan yang subur. Tatanan kolonial menjadikan bangsa Indonesia sengsara di negeri sendiri, selain miskin juga tertindas. Sneevliet membentuk organisasi bernama ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) tahun 1914.[5]

Atas prakarsa Sneevliet pada tahun 1914 didirikan Persatuan Sosial Demokrat Indonesia (ISDV), yang pada awalnya terdiri dari 85 anggota dua partai sosialis Belanda (Partai Buruh Sosial Demokrat yang berbasis massa di bawah kepemimpinan reformis, dan Partai Sosial Demokrat yang merupakan cikal bakal Partai Komunis, terbentuk setelah perpecahan politik dengan SDAP di tahun 1909)

Sejak mulanya tendensi revolusioner mengendalikan ISDV, sikapnya militan terhadap isu-isu lokal (misalnya, kampanye mendukung seorang jurnalis Indonesia yang diadili karena melanggar hukum pengendalian pers, dan juga mengadakan rapat umum menentang persiapan perang yang dilakukan oleh pemerintah Belanda) dan selain itu ISDV juga melibatkan diri dalam pergerakan nasional. Pada tahap itu orang Eropa anggota ISDV Belanda boleh masuk Insulinde sebagai anggota individual. Pimpinan Insulinde dan Sarekat Islam bersifat kelas menengah, tetapi senang dan bersyukur menerima bantuan dari ISDV, dan hanya kaum sosialis siap membantu pada saat itu.

Namun demikian, tak terelakkan konflik mulai timbul antara kepemimpinan ISDV dan Insulinde, dan juga di dalam ISDV sendiri. ISDV menegaskan bahwa pejuangan melawan penjajahan Belanda harus didukung kaum sosialis, dan menyatakan bahwa hal ini mencakup perjuangan melawan sistem kaptialis. Pimpinan kelas menegah Insulinde (seperti para pemimpin SI kemudian) secara naluriah menolak dengan keras pikiran itu, dan mengedepankan “teori dua tahapan”. Dalam ISDV sendiri aliran refomis meninggalkan partai itu di tahun 1916 dan mendirikan Partai Sosial Demokrat Indonesia (ISDP), yang dalam waktu singkat langsung dekat dengan pemimpin kelas menengah nasionalis. Di sisi lain, ISDV makin digemari dan dihormati kaum militan Indonesia karena berani dan berprinsip dalam hal politik lokal. Walaupun diserang para pemimpin nasionalis karena banyak yang berketurunan Belanda, hal ini tidak merupakan rintangan dalam perjuangan membangun organisasi revolusioner, dan merebut dukungan massal.

Banyak masalah sulit yang dihadapi oleh ISDV di periode awal bangkitnya gerakan politik massa ini. Pada 1915-18 penguasa Belanda menanggapi gerakan massa yang tumbuh dengan mendirikan semacam “Volksraad” yang bertujuan membendung militansi massa. ISDV – berlawanan dengan pimpinan nasionalis dan ISDP – pada mulanya memboikot badan ini, tetapi kemudian membatalkan keputusan itu ketika mulai jelas bahwa Volksraad itu dapat dimanfaatkan sebagai medan propaganda revolusioner.

Sneevliet juga memegang peran penting dalam Serikat Staf Kereta Api dan Trem (VSTP), pada saat itu kecil saja, dan sebagian besar anggotanya berkulit putih. Sneevliet mengarahkan VSTP kepada bagian besar buruh yang pribumi, dan pada saat bersamaan berusaha menguatkan struktur organisasinya dengan menegaskan pentingnya pengurusan cabang cabang yang baik, juga konperensi tahunan, penarikan sumbangan anggota, dsb. Dalam jangka waktu singkat anggota serikat ini menjadi dua kali lipat, dan sebagian besar pribumi. Kesuksesan VSTP meraih hormat bagi gerakan sosialis, dan memungkinkan Sneevliet merekrut para aktivis buruh ke dalam ISDV. Yang terpenting di antaranya adalah Semaun, seorang pemuda buruh perusahaan kereta api yang pada tahun 1916 (saat berusia 17 tahun), menjadi kepala Serikat Islam di Semarang, dan di kemudian hari menjadi tokoh penting dalam PKI.

Liberalisme Belanda tidak mendorong perjuangan buruh. Pemogokan dibalas dengan PHK massal, pembuangan para aktivis ke pulau-pulau terpencil, dan tindakan apa saja yang perlu untuk menghancurkan gerakan buruh. Dalam periode itu jarang sekali pemogokan buruh menemui kesuksesan, dan tidak mungkin berhasil memengaruhi perjuangan luas. Dilawan oleh majikan yang kuat, terbatas kemungkinan memajukan kondisi kaum buruh lewat perundingan.

Meskipun demikian gerakan serikat buruh bertahan dan berkembang. Kenyataan ini hanya bisa diterangkan dengan kekuatan dan daya tahan kaum buruh, dengan tumbuhnya jumlah dan pengalaman kaum buruh, dan di pihak lain, diterangkan oleh kenyataan bahwa perjuangan serikat buruh] tidak dapat dipisahkan dari perjuangan yang lebih luas yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam melawan penindasan dan penghisapan pemerintah Belanda.

Sebagian besar kaum petani tetap mengikuti adat dan agama, kelihatannya pasif kalau ditindas, petani pada waktu itu pandangannya terbatas oleh kepentingan dan masalah kehidupan desa, tidak dapat diharapkan menunjang program sosialis dengan pemikiran yang termaju. Kaum petani hanya bisa memihak segi program sosialis yang merefleksikan kepentingan kaum tani sendiri, dan memihak perjuangan militan yang membantu tuntutan itu. Namun dukungan seperti itu juga biasanya sporadis, ekspolsif, dan tidak lengkap, selaras dengan karakter kaum tani sendiri – yaitu suatu kelas yang heterogen, produsen kecil yang terisolir, dan yang menurut kepentingan sendiri. Oleh karena itu kaum petani mungkin memihak kaum buruh, tetapi juga mungkin memihak demagogi kaum nasionalis, mistik agama atau aliran lain yang menawarkan pemecahan segera bagi persoalan kongkrit yang mereka hadapi.

Faktor lain yang penting di Indonesia, sebagaimana juga hal ini terjadi di dunia kolonial secara umum, ialah kelas menengah yang berpendidikan dan berharta milik – meskipun kecil, mereka ini adalah kekuatan yang signifikan. Kelas menengah juga sulit memihak program kaum buruh karena hanya bergerak di bidang politik untuk menahan kepentingan sendiri kepentingan borjuis, meskipun bertentangan dengan imperialism. Perjuangan bersama mungkin dilakukan antara kelas buruh dan kelas menengah hanya karena keduanya menghadapi musuh imperialisme, tetapi tujuan fundamenatal dan metode kelas menengah berbeda dengan tujuan dan metode kelas buruh. Kelas menengah, atau bagian-bagian darinya, dapat meninggalkan pemikiran bersifat utopis dan dan program reaksioner mereka hanya sebab mereka akhirnya mulai insaf bahwa tidak ada pilihan lain yang praktis, namun kemungkinan ini akan lama prosesnya serta sangat kontradiktif dengan kelas menengah sendiri. Mulanya kelas menengah akan berkembang secara terpisah dari gerakan kelas buruh dan, karena menyuarakan keluhan semua lapisan yang tertindas, mereka bisa memperoleh dukungan massal. Karena berpendidikan dan agak makmur, mereka agak jauh dari kehidupan orang biasa, tetapi oleh karena itu pula mereka makin yakin dan pandai, dan makin berwibawa di mata kaum petani dan sebagian kaum buruh yang terbelakang.

Walaupun makin berpengaruh, ISDV – seperti PKI kemudian – tetap merupakan organisasi kecil. Jumlah anggota ISDV naik dari 103 tahun 1915 (dengan hanya tiga anggota pribumi) menjadi 330 di tahun tahun 1919 (300 pribumi). Dalam arti ini ISDV menjadi partai kader – partai para aktivis dan pemimpin yang kuat dukungan di serikat buruh, di perkotaan, dan juga pedesaan. Orientasi kelas ISDV paling jelas terrefleksi dalam kedudukannya yang kuat di dalam gerakan serikat buruh. Ferderasi pertama serikat buruh, didirikan pada tahun 1919, terdiri dari 22 serikat, dan anggotanya berjumlah 72,000, dan sebagian menurut ISDV, dan bagian lain memihak pimpinan nasional SI. Sesudah berberapa tahun kontrol pimpinan SI yang kurang cakap mengalami perpecahan, kecuali di berberapa serikat pegawai (pekerja kerah putih).

Kewibawaan ISDV dicerminkan juga dengan dukungan massa terhadapnya di dalam tubuh SI sendiri. Dengan mengingat populasi Indonesia, jumlah penganut itu merupakan langkah awalan saja yang secara praktis perlu dikonsolidasikan sebagai simpul di setiap daerah yang kemudian menjadi dasar gerakan nasional yang didukung oleh jutaan orang, dengan intinya kader Marxis. Jika kondisi begini sudah tercapai barulah mungkin menempatkan ikhwal perebutan kekuasaan ke dalam agenda partai.

Dalam pengertian perspektif dan teoris, di satu sisi, sebagai organisasi kader ISDV amat lemah. Pengusiran Sneevliet dari Indonesia pada tahun 1918 meninggalkan jurang tak terjembatani di pucuk pimpinan organisasi itu. Tidak ada pemimpin, baik keturunan Belanda maupun pribumi, walaupun trampil sebagai pejuang revolusioner, memiliki pengalaman dan pemandangan marxis yang cukup luas untuk mengemudikan partai secara tepat saat menghadapi tikungan yang tajam dan mendadak.

Potensi revolusioner ISDV yang gemilang pada era itu ditunjukkan tahun 1917-18, saat partai itu segera mendukung Revolusi Rusia dan dengan cepat menarik implikasi revolusi itu bagi revolusi di negara Eropa dan Indonesia sendiri. Belajar dari pengalaman Rusia, ISDV mulai mengorganisir serdadu dan pelaut di Indonesia, dan dengan usaha itu berhasil menarik pengikut sekitar 3,000 orang di angkatan bersenjata Belanda.

Pada akhir tahun 1918, saat Belanda di ambang revolusi, pemerintah kolonial bingung karena kelihatannya mungkin ada perebutan kekuasaan revolusioner di Belanda, dan mungkin sesudahnya di Indonesia juga. Pada saat itu sosial demokrat Belanda kehilangan keberaniannya. Pemerintah kolonial menjanjikan berberapa perbaikan situasi, dan situasi revolusioner reda.

Situasi di Indonesia pada tahun 1918-19 penuh gejolak, karena kisis ekonomi menghantam para pekerja dan timbulkan perlawanan dengan kekerasan di kalangan kaum tani. Kejadian ini melatarbelakangi pertumbuhan ISDV/PKI secara massal, dan juga menyebabkan reaksi dari segi pemerintah.

 

  • Memecah SI

Indonesia adalah Negara yang penduduknya mayoritas beragama islam. Corak agamis dan anti kolonial jelas menjadi daya tarik kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam organisasi yang beraliran islam. Salah satu organisasi islam yang besar adalah Sarekat Islam. Di bawah pimpinan sosok kharismatis H. ‘Umar Said Tjokroaminoto (1882-1934) organisasi SI kian berbobot. Tokoh ini sudah pernah berurusan dengan aparat hukum kolonial karena faham anti kolonial yang jelas. Pada masa itu berurusan dengan aparat dalam arti melawan penguasa dapat menaikkan martabat dalam pandangan rakyat. Tentu saja juga memiliki resiko besar, termasuk nyawa taruhannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kaum komunis menempuh cara licik. Pendekatan Sneevliet dilakukannya melaui pimpinan SI Semarang yakni Semaun dan Darsono Mereka tidak merasa perlu bersusah payah meraih pengikut dari warga yang belum menjadi anggota suatu partai, tetapi mencoba menyusup masuk Sarekat Islam dan menggembosinya. Dan hasilnya memuaskan, banyak  anggota SI yang terpengaruh. Dengan bantuan Semaoen –tokoh SI yang kelak menjadi tokoh senior PKI– organisasi SI pecah menjadi SI Putih dan SI Merah sebagai akibat pembelotan para anggotanya. Tjokroaminoto bersikap tegas dengan kebijakan larangan beranggota ganda. Melalui pengaruhnya dalam SI dan serikat-serikat buruh, ISDV mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ISDV juga disebabkan infiltrasi ke dalam tubuh SI yang dianjurkan oleh Sneevliet kepada pengikutnya untuk merangkap sebagai anggota SI. Bahkan pada tanggal 25 Desember 1919 tercapai persetujuan dengan SI yang menghasilkan pembentukan ”Persatuan Pergerakan Kaum Buruh yang meliputi  22 Serikat Buruh dengan 72.000 anggota yang sebagian besar terdiri dari buruh Central Serikat Islam (CSI) Semarang Sebelum munculnya Serikat Islam juga sudah banyak terbentuk serikat-serikat buruh yang menjadi wadah perkumpulan dan konsolidasi kepentingan mereka.

  • Bergolaknya Internal ISDV menentang Pengembosan terhadap SI dan menggunakan pendekatan thd islam untuk menarik massa

Bagi SI, penggembosan tersebut merupakan pukulan berat. Anggotanya berkurang drastis. Namun penggembosan itu juga mendapat tantangan dari intern PKI sendiri. Ibrahim Tan Malaka (1897-1949), aktivis kemerdekaan asal Minangkabau adalah penentang penggembosan. Dia pernah belajar di Eropa sekaligus aktif dalam gerakan kemerdekaan. Kritik pada pemerintah Belanda ketika berada di Belanda menyebabkan dia berurusan dengan aparat. Proses hukum yang dijalani menaikkan martabatnya.

Tan Malaka pernah dicalonkan sebagai anggota parlemen oleh Partai Komunis Belanda, tidak jelas apakah terlaksana. Pada awalnya dia terkesan oleh kemajuan teknologi di negara kapitalis Amerika Serikat dan Jerman. Tetapi sukses Revolusi Bolshevik yang membawa kaum komunis berkuasa di Rusia berakibat dia condong pada komunisme.

Tetapi juga perlu diketahui, diantara sekian banyak tokoh PKI, Tan Malaka yang paling moderat. Dia tidak menerima begitu saja semua doktrin komunis. Praktek komunisme harus disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, jangan dibiasakan menjiplak begitu saja pengaruh dari luar. Tan Malaka misalnya tidak setuju dengan faham atheis, doktrin “agama adalah candu” tidak masuk akal baginya.

Tan Malaka pernah menentang pendapat Komintern (Komunis Internasional) yang menyatakan bahwa gerakan Pan Islam adalah bentuk baru imperialisme. Tan Malaka menegaskan bahwa Pan Islam juga anti imperialisme. Tan Malaka mengingatkan komunis untuk mengakui fakta bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim yang jelas memiliki potensi melawan imperialisme. Maka, yang harus dilaksanakan komunis adalah merangkul kekuatan agamis, bukan memusuhi. Jelas, bahwa menggembosi SI dapat melemahkan perjuangan anti imperialisme. Usulannya gagal diterima. Kegagalan lainnya adalah mencegah PKI ikut perlawanan militer yang kita kenal dengan Revolusi 1926 karena dia menilai PKI masih lemah

Tragisnya, ketika revolusi tersebut gagal Tan Malaka dipersalahkan oleh PKI sebagai penyebab kegagalan. Merasa tidak cocok dengan PKI dia memilih keluar dan membentuk PARI (Partai Republik Indonesia) (1927) dan pada zaman Revolusi 1945 membentuk Partai Murba. Kelak Partai Murba menjadi lawan tangguh PKI.

Setelah mendapat pengikut dari penggembosan SI, PKI semakin giat menambah pengikut dan melaksanakan program. Berbagai pemogokan dan kerusuhan terjadi. PKI meraih banyak pengikut dari pegawai kereta api, mereka membentuk organisasi bawahan (onderbouw) khusus untuk pegawai kereta api. Organisasi bawahan lain juga dibentuk sesuai profesi semisal buruh perkebunan, tani dan sebagainya.

Rezim kolonial menyaksikan ini dengan cemas, tindakan tegas dilaksanakan. Banyak orarng-orang komunis yang ditangkap, rapat dan demonstrasi dibubarkan serta berbagai dokumen di sita atau dimusnahkan. Namun kegiatan PKI belum berhenti dan cenderung semakin garang. Aktivis kemerdekaan lain juga terkena dampaknya.

Keberanian tersebut relatif cepat mendapat simpati rakyat yang memang muak dengan rezim kolonial. Mereka kurang peduli dengan latar belakang PKI sesungguhnya, yang dibutuhkan rakyat adalah pembangkit keberanian melawan. Sesungguhnya bukan PKI yang pertama dituduh terlibat pemberontakan, SI pernah dituduh terlibat hal itu dan beberapa tokohnya sempat ditangkap. Mungkin PKI berusaha meniru SI untuk mendapat simpati sebanyak mungkin.

Di antara yang simpati adalah kelompok agamis dan inilah yang diharapkan PKI ketimbang kelompok nasionalis. Para ulama memiliki pengaruh yang tak dapat diremehkan di tengah masyarakat yang masih menempatkan agama atau perkara ruhani sebagai hal sangat penting dalam hidup dan mati.

Supaya makin berbobot di tengah masyarakat bercorak demikian, sadar tidak sadar PKI menempuh cara yang diusulkan Tan Malaka, bahwa kelompok agamis memiliki potensi besar melawan kolonial sehingga perlu dirangkul. Maka, para propagandis menyebar ke berbagai pelosok mendekati para ulama. Dengan lihai mereka menjelaskan persamaan nilai-nilai agamis dengan komunis, antara lain faham sosialisnya. Para propagandis menjelaskan bahwa agamis dan komunis sama-sama memihak kaum jelata, hanya istilahnya yang berbeda. Komunis memiliki istilah proletar dan agamis memiliki istilah dhuafa. Bahkan di Banten, PKI menampilkan gaya yang aneh, fanatik dengan agama. Sikap aneh tersebut juga ditampilkan di wilayah Surakarta oleh H. Misbakh, dia menyebarkan konsep “Komunisme Islam” dan sempat menggerakkan kerusuhan.

  • Berganti nama Menjadi Partai Komunis Indonesia

Perkembangan ISDV berlanjut dengan pergantian nama menjadi Perserikatan Komunis Indonesia pada tanggal 23 Mei 1920. Dalam pertemuan tanggal 23 Mei itu juga memilih Semaun sebagai Ketua dan Darsono sebagai Wakil Ketua. Selain Semaoen, ada 2 tokoh SI bergabung dengan PKI yang juga menonjol yaitu Alimin Prawirodirdjo (1889-1964) dan Moeso (1897-1948). Kemudian atas usul Moskow, nama Perserikatan diubah menjadi Partai. Tahun 1924 nama Perserikatan Komunis Indonesia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia.  Melihat perkembangan kaum komunis yang sedemikian pesat dan dianggap membahayakan, pimpinan Serikat Islam yang bukan komunis seperti Agoes Salim dan Abdul Moeis mengusulkan diterapkannya disiplin keanggotaan rangkap untuk membendung pengaruh komunis. Pertentangan di dalam tubuh SI melahirkan perpecahan dengan dibentuknya Serikat Islam Merah oleh kaum komunis pada tahun 1923. Selanjutnya SI Merah berubah nama menjadi Serikat Rakyat. Pada perkembangan awal, PKI telah berusaha bergerak di kalangan petani. Hal itu didasarkan kepada keputusan konferensi Kota Gede (Yogyakarta) pada bulan Desember 1923 yang menghendaki agar Serikat Rakyat dipergunakan untuk melakukan hal tersebut. Walaupun sebenarnya hal ini merupakan penegasan atas anjuran Lenin kepada Bangsa-bangsa Timur yang disampaikannya pada bulan November 1919:

”… Di hadapanmu terletak suatu tugas yang tidak pernah dihadapi oleh komunis di seluruh dunia…, kamu harus menyesuaikan dirimu dengan keadaan-keadaan istimewa yang tidak terdapat di negeri-negeri Eropa dan hendaknya dapat mengenakan teori dan praktek pada keadaan-keadaan di mana massa pokok adalah petani..”[6]

Apabila kita sedikit mengamati, PKI yang pada awalnya lebih memfokuskan gerakan dengan menggarap kaum buruh sebagai basis gerakannya justru mengalihkan fokus gerakan dengan menggarap kaum petani, terutama setelah dibentuknya Serikat Rakyat. Gerakan protes terhadap pemerintah kolonial yang dilakukan serikat-serikat buruh yang disponsorori oleh PKI dianggap lebih membahayakan oleh pemerintah kolonial dibandingkan gerakan yang digalang oleh Serikat Islam. Hal itu bukan didasarkan oleh bentuk gerakan yang mereka lakukan, tetapi karena melihat tujuan politik PKI yang lebih luas. Namun, pemimpin PKI menganggap bahwa gerakan dengan menggunakan serikat-serikat buruh sebagai kendaraan politik memiliki beberapa kelemahan terutama mengenai karakter buruh sebagai masyarakat yang dapat langsung berhubungan dengan pengaruh luar sehingga dapat membuat kegoncangan. Selain itu, alasan utama lainnya adalah perbedaan kesadaran sosial dan politik antara kaum buruh di Eropa dengan di Indonesia.Oleh karena itulah PKI lebih condong untuk mengutamakan kaum petani sebagai basis kekuatan politiknya. PKI lebih melihat petani sebagai lapisan masyarakat yang tidak langsung berhubungan dengan pengaruh dari luar, tetapi mereka mengetahuinya dari pemimpinya masing-masing.

PKI Cabang Banten

Sejak awal berdiri ISDV tidak pernah membuka cabang di Banten, meskipun dua orang anggota eksekutifnya yakni Hasan Djajdiningrat dan J. C. Stam tinggal di sana. Awal mula kemunculan PKI di Banten, tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh R. Oesadiningrat, seorang karyawan Stasiun Kereta Api Tanah Abang yang dipecat oleh otoritas kolonial yang kemudian aktif di Sarekat Buruh Kereta Api (VSTP) sebagai pengurus harian penuh. Dalam kedudukannya sebagai pengurus VSTP, Oesadiningrat kemudian menggelar rapat akbar sebanyak tiga kali yang dihadiri oleh tokoh PKI terkemuka. Pada bulan Agustus 1924, ia kembali menggelar rapat akbar di Pandeglang dengan tujuan hendak mendirikan Sarekat Rakyat.

Pertumbuhan PKI di Banten terjadi begitu cepat karena pada tahun 1924 baru ada dua orang anggota PKI yang tinggal di Banten. Dalam jangka waktu dua belas bulan, anggota PKI di Banten berjumlah ribuan orang dan terus bertambah pada tahun 1926. Pertambahan anggota PKI yang begitu pesat disebabkan sejak tahun 1925, perantau dari Banten semakin banyak yang kembali ke kampong halamannya dan di antara mereka telah ada yang menjadi anggota PKI.

Beberapa perantau ini berkedudukan sebagai agen propaganda untuk mendirikan cabang PKI di Banten. Salah seorang di antara mereka adalah Tubagus Alipan yang diminta oleh Darsono untuk mendirikan PKI Cabang Banten. Bersama-sama dengan Puradisastra, Tb. Alipan kemudian melakukan upaya untuk mendirikan PKI Cabang Banten. Kedua orang agen propaganda PKI ini kemudian dibantu oleh Achmad Bassaif yang fasih berbahasa Arab. Mereka bertiga kemudian menjadikan Islam sebagai senjata propagandanya. Dalam propagandanya itu, pengertian komunis ditekankan sebagai usaha menentang Belanda dan dipersamakan dengan perang sabil. Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Alimin dan Musso yang datang ke Pandeglang sekitar tahun 1925. Di hadapan massa, kedua tokoh PKI ini menguraikan secara panjang lebar soal-soal perjuangan bangsa menghadapi penjajahan Belanda. Dengan demikian, dalam usahanya mendapatkan dukungan dari rakyat Banten, para proganda PKI menghilangkan pengertian komunisme, tetapi kemudian lebih mengedepankan persamaan perjuangan antara Islam dan PKI. Oleh karena itu, para ulama Banten tidak menentang kehadiran PKI di Banten bahkan di antara para ulama itu kemudian ada yang menjadi pengurus PKI Cabang Banten. Selain mendapat dukungan dari para ulama, para petani di Banten pun mendukung terhadap gerakan PKI karena tertarik terhadap janji-janji PKI. PKI menjanjikan kepada para petani bahwa partainya akan membebaskan petani dari pajak kepal/perorangan (hoofdgeld). Pajak inilah yang membuat resah petani sehingga suatu saat akan meledak menjadi sebuah perlawan jika ada yang mampu menggerakkannya. PKI mampu membaca situasi itu sehingga mendapat dukungan penuh dari para petani Banten.

Awalnya, aktivitas PKI dipusatkan di Kabupaten Serang. Akan tetapi, sejak bulan Maret 1926, aktivitas mereka dengan cepat menyebar sampai ke wilayah Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Aktivitas itu kemudian tidak hanya sekedar menggelar rapat politik, tetapi juga telah bergeser ke arah tindakan kriminal. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau situasi pada waktu itu digambarkan penuh dengan kegelisahan. Tidak jarang para anggota PKI ini melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti penganiayaan, pemboikatan, pengrusakkan, dan lain-lain. Setelah merasa mendapat dukungan dari masyarakat Banten, PKI kemudian mulai merencanakan pemberontakan. Langkah awal yang diambil adalah mendirikan Dubbel Organisatie (DO) sebuah organisasi rahasia dan illegal untuk mematangkan semangat revolusioner masyarakat Banten. Langkah berikutnya adalah melakukan reorganisasi setelah perginya Puradisastra dan Bassaif ke Batavia. Mereka berdua kemudian menjadi penguhubung PKI Pusat di Batavia dengan PKI Cabang Banten. Pada bulan Mei diselenggarakan rapat yang menghasilkan susunan baru PKI Cabang Banten di bawah kepemimpinan Ishak dan H. Mohammad Noer. Sementara itu, Hasanudin dan Soleiman diangkat sebagai pemimpin DO Banten. Adapun K. H. Achmad Chatib ditunjuk sebagai Presiden Agama PKI Seksi Banten. Setelah rapat itu, semangat revolusioner semakin dan PKI Seksi Banten telah menyatakan kesiapannya untuk melancarkan pemberontakan. Dengan semakin meningkatnya aktivitas PKI Banten, antara bulan Juli – September 1926, pemerintah Hindia Belanda melakukan penangkapan dan penahanan terhadap beberapa pemimpin PKI Banten.

Di Rangkasbitung, empat orang tokoh utama PKI, yakni Tjondroseputro, Atjim, Salihun, dan Thu Tong Hin ditahan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada akhir bulan September 1926. Penahanan ini mengakibatkan pimpinan PKI berada di bawah tangan para ulama dan jawara. Golongan inilah yang kemudian memimpin para petani melancarkan pemberontakan pada bulan November 1926. Target utama pemberontakan ini adalah kaum priyayi dan dipilih secara selektif. Mereka yang akan dibunuh adalah kaum priyayi bukan asli Banten dan suka melakukan kekerasan kepada rakyat. Selain itu, yang menjadi sasaran adalah mereka yang telah dianggap mencemari nama baik Banten. Sementara orang Cina tidak menjadi sasaran karena ada indikasi keterlibatan secara tidak langsung dalam pemberontakan tersebut. Sebagian masyarakat Cina di Labuan dan Menes telah menjual senjata dan amunisi kepada kaum pemberontak. Selain itu, ada juga orang Cina yang telah menjadi pemimpin terkemuka PKI Banten, salah satunya adalah Tju Tong Hin yang bergabung dengan PKI Rangkasbitung.

 

Perkembangan PKI di Sumatera

1. Masuknya Komunisme Di Sumatera Barat

Dalam situasi Sumatera Barat yang pehuh pertentangan, Haji Datuk Batuah  membawa dan, menyebarkan paham komunis diaerah tersebut. Pada tahun 1923 ia menanamkan ajaran komunis di kalangan pelajar-pelajar dan guru-guru muda Sumatera  Thawalib Padang Panjang. Sumatera Thawalib adalah suatu lembaga pendidikan yang  dimiliki oleh kalangan pembaharu Islam di Sumatera Barat, dimana haji Batuah  merupakan salah seorang pengajarnya.

Berawal dari Sumatera Thawalib Padang Panjang, paham komunis akhirnya  menyebar ke berbagai daerah Sumatera Barat dibawa oleh para lulusan sekolah tersebut  ke daerah asalnya. Penyebaran ini terutama dilakukan di kalangan petani. Oleh masyarakat setempat ajaran komunis ini disebut “ilmu kominih” (Schrieke, 1960: 155).  Ilmu ini menggabungkan ajaran Islam dengan ide anti penjajahan Belanda, anti  imperialisme-anti kapitalisme dan ajaran Marxis.

Pada akhir tahun 1923 Datuk Batuah, bersama-sama dengan Nazar Zaenuddin  mendirikan pusat Komunikasi Islam di Padang panjang. Dalam waktu yang hampir  bersamaan Datuk Batuah menerbitkan harian “Pemandangan Islam” dan dan Nazar  Zaenuddin menerbitkan “Djago-Djago”. Lembaga Pusat Komunikasi Islam dan kedua  harian tersebut digunakan sebagai media penyiaran paham komunis.

2. Usaha-usaha Perluasan

Pada pagi 11 Nopember 1923 Datuk Batuah dan Nazar Zaenuddin ditangkap pemerintah kolonial Belanda. Segera setelah itu pusat propaganda komunis berpindah ke Padang ( Schreike, 1960: 60).  Pucuk kepemimpinan PKI Sumatera Barat kemudian di ambil alih oleh Sutan Said  Ali. Pada waktu itu kegiatan orang-orang komunis di seluruh nusantara menunjukkan  peningkatan yang pesat. Hal ini karena pada akhir tahun 1923 Darsono, seorang tokoh,  komunis kembali di Hindia Belanda dari Moskow atas perintah komintern untuk  mendampingi Semaun, Alimin dan Muso.  Suatu hal yang menyebabkan pesatnya perkembangan komunis di Sumatera Barat  adalah dileburnya Sarekat Rakyat Sumatera Barat ke dalam PKI. Sarekat Rakyat ini  semula bernama Sarekat Islam Merah, suatu organisasi pecahan Sarekat Islam yang  berorientesi kepada paham komunis, dimana di Sumetera Barat mempunyai anggota yang  cukup banyak (Kahin, 1952: 70).

Dengan dileburnya Sarekat Rakyat ke dalam PKI, maka jumlah anggota inti PKI Sumatera Barat meningkat berlipat ganda. Jika pada tanggal 1 Juni 1924 semua anggota  inti PKI Sumatera Barat tercatat hanya berjumlah 158 Orang, maka pada tanggal 31  Desember 1924 telah menjadi 600 orang, tiga bulan kemudian menjadi 884 orang.  Daerah-daearah yang tercatat sebagai basis PKI adalah: Kota Lawas, pariaman, Sawah  Lunto, Tikalah, padang dan Silungkang.

  1. 3. Resolusi prambanan 1925

Mulai tahun 1925 tampaknya PKI telah jatuh ke tangan orang-orang yang  berdarah panas. PKI mulai menghubungkan diri dengan orang-orang yang dipandang  rendeh dalam masyarakat dan kumpulan teroris yang selalu dijumpai di pinggiran  masyarakat Indonesia waktu itu (Arnold C. Bracham, 1970 : 22).

Sementara itu Hoskow memproses arah yang ditempuh oleh PKI, tetapi tidak  berhasil (Ruth T.McVey,1965 : 158). Bahkan pada bulan Juni 1925, Alimin secara  terbuka menganjurkan suatu revolusi. Semenjak itu rupanya pengawasan partai berada di tangan komunis sayap kiri.

Sejalan dengan itu, pada bulan Desember 1925 di prambanan, Yogyakarta  diadakan pertemuan partai yang dipimpin oleh Alimin. Pretemuan ini dihadiri oleh tokoh-  tokoh PKI, diantaranya Budi Sucipto, Aliarcham, Sugono, Surat Hardjo, Martojo, jatim, Sukirno, Suwarno, Kusno dan lain-lainnya. Sedang Said Ali, pemimpin PKI cabang  Sumatera Barat pada pertemuan ini hadir mewakili seluruh Sumatera ( H. J. Benda, dan Ruth T.MaVey, 1960: 115) Adapun hasil pokok dari pertemuan ini adalah bahwa PKI akan mengadakan  pemberontakan pada bulan Juli 1926, dengan terlebih dulu diawali dengan aksi-aksi  pemogokan yang akan diorganisir PKI.

Adapun hasil pokok dari pertemuan ini adalah bahwa PKI akan mengadakan  pemberontakan pada bulan Juli 1926, dengan terlebih dulu diawali dengan aksi-aksi  pemogokan yang akan diorganisir PKI.  Sehubungan dengan keputusan Prambanan tersebut pemimpin-pemimpin PKI Sumatera Barat menempuh langkah-langkah guna mempersiapkan pemberontakan, yang  meliputi :

a. Sejalan dangan Surat Edaran Komite Pusat PKI No.221 maka PKI cabang Sumatera

Barat berusaha mengumpulkan senjata. Surat Edaran tersebut berisi perintah kepada  cabang Padang supaya mengumpulkan uang derma yang dimaksudkan untuk membeli  persenjataan yang akan digunakan untuk melakukan aksi pemberontakan.

 

b. Mengadakan aksi-aksi ilegal.

Ini terutama dilakukan dalam bentuk membangun sel-sel PKI di derah-daerah pertanian dalam rangka memperkuat semangat perlawanan.  Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi ilegal ini mempunyai pengaruh  cukup basar di Sumatera Barat, terutama Sarekat Jin yang bergerak di Padang dan  Pariaman (Ruth T.Mc Vey, 1965: 194 ).

c. Memperkuat propaganda di kalangan buruh-buruh tani yang bekerja di perkebunan-

perkebunan.

 

Tetapi gelagat akan terjadinya pemberontakan di Sumatera Barat, terlebih dulu tercium Pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda  segera bertindak melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin  PKI Sumatera Barat. Berturut-turut Said Ali, Idrus, Sarun, Yusup Gelar Radjo Kacik,  Datuk Bagindo Ratu dan Haji Baharuddin pada akhir tahun 1926, kemudian ditangkap  dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan hendak memberontak (Abdul Muluk Nasution, 1981: 91).

Sehubungan dengan keputusan Prambanan tersebut pemimpin-pemimpin PKI Sumatera Barat menempuh langkah-langkah guna mempersiapkan pemberontakan, yang  meliputi :

a. Sejalan dangan Surat Edaran Komite Pusat PKI No.221 maka PKI cabang Sumatera

Barat berusaha mengumpulkan senjata. Surat Edaran tersebut berisi perintah kepada  cabang Padang supaya mengumpulkan uang derma yang dimaksudkan untuk membeli  persenjataan yang akan digunakan untuk melakukan aksi pemberontakan.

b. Mengadakan aksi-aksi ilegal.

Ini terutama dilakukan dalam bentuk membangun sel- sel PKI di derah-daerah pertanian dalam rangka memperkuat semangat perlawanan.  Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi ilegal ini mempunyai pengaruh  cukup basar di Sumatera Barat, terutama Sarekat Jin yang bergerak di Padang dan  Pariaman (Ruth T.Mc Vey, 1965: 194 ).

c. Memperkuat propaganda di kalangan buruh-buruh tani yang bekerja di perkebunan – perkebunan.

Tetapi gelagat akan terjadinya pemberontakan di Sumatera Barat, terlebih dulu tercium Pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda  segera bertindak melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin  PKI Sumatera Barat. Berturut-turut Said Ali, Idrus, Sarun, Yusup Gelar Radjo Kacik,  Datuk Bagindo Ratu dan Haji Baharuddin pada akhir tahun 1926, kemudian ditangkap  dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan hendak memberontak (Abdul Muluk  Nasution, 1981: 91).

 


Konstruk Organisasi Komunis


Analisa Sejarah Lahirnya Komunis di Indonesia

  1. Komunis lahir saat kondisi di Hindis Belanda ( Indonesia ) sedang mangalami ketertindasan akibat system yang diterapkan oleh Belanda à Belanda mencerminkan praktek Kapitalisme dan Feodalisme à Menindas kaum kecil seperti buruh dan petani
  2. Pada awalnya Komunis hendak menghancurkan belanda dan islam, tetapi melihat begitu besarnya rakyat yang beragama islam yang itu bisa dimanfaatkan sebagai massa pro komunis, akhirnya mereka juga menerapkan ide yang awalnya ditentang oleh mereka ( ide untuk tidak menghancurkan islam tapi justru memanfaatkannya dating dari Tan Malaka, ia menganggap dalam menerapkan teori komunis harus melihat konteks wilyah )
  3. Di awal – awal lahirnya, massa yang dibidik adalah buruh, tetapi seiring dengan berjalannya waktu mereka juga melihat bahwa petani bisa dijadikan basis massa yang lebih solid dari pada buruh, akhirnya mereka pun mengalihkan perhatiannya kepada kaum petani dan juga masyarakat islam.
  4. Faktor yang turut berpengaruh terhadap besarnya organisasi ini adalah apa yang mereka tawarkan kepada petani, buruh serta kamuflase nilai komunis yang disamakan dengan nilai islam. Hal ini karena kondisi saat itu benar – benar kondisi yang berat dan menekan kaum kecil seperti buruh dan petani. Dengan propaganda mereka yang dianggap pro rakyat kecil, mereka pun mendapatkan simpati yang cukup besar.

[1] Blue Frames Forums > A Blue Alternative Community > BlueFame Pustaka > sejarah

[2] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa istilah untuk petani antara lain petani berdasi, petani gurem, dan petani penggarap. Perbedaan istilah itu berdasarkan klasifikasi kepemilikan tanah

[3] Jusuf M. van der Kroef dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta: Yayasan Obor, 1984, hlm. 162—163

[4] Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet atau lebih dikenal sebagai Henk Sneevliet atau dengan nom de guerre (nama samaran dalam perjuangan) Maring (lahir 13 Mei 1883 – wafat 13 April 1942 pada umur 58 tahun) adalah seorang Komunis Belanda, yang aktif di Belanda dan di Hindia Belanda. Ia ikut serta dalam perlawanan komunis terhadap pendudukan Jerman atas Belanda pada masa Perang Dunia II dan dihukum mati oleh Jerman pada 1942 à lihat www.wikipedia.com ttg Henk Sneevliet

[5] Koleksi Buku Indraganie, serial “ Menggali yang terabaikan “

[6] Arbi Sanit, Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000 hlm. 43